Pemkab Jembrana untuk pertama kalinya meraih opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) dalam pemeriksaan keuangan oleh BPK. Hasil pemeriksaan tersebut merupakan capaian tertinggi terhadap managemen pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sehingga menjadi prestasi luar biasa dan kebanggaan warga Jembrana. Namun sukses tersebut bukan karena kinerja aparat pemerintah tapi juga masyrakat selaku pengguna anggaran. Hal itu dikatakan oleh wakil bupati Jembrana saat melakukan kunjungan kerja kedesa Berangbang dan Kaliakah yang juga mengagendakan penyerahan dana hibah dan dana alokasi khusus, rabu (22/7).

“ Kita bisa meraih predikat ini karena semua mau tertib administrasi . Capaian ini harus dipertahankan bersama, “sebut Kembang. Ditambahkannya lagi, hasil penilaian dari BPK merupakan hasil yang terukur dari sisi pengelolaan keuangan. Karena prestasi ini pula pemkab Jembrana akan mendapat bantuan dari kementerian keuangan RI sebesar Rp 25 milyar. Nilai yang cukup besar untuk membantu pembangunan di Jembrana sebutnya.

Selain mengajak seluruh masyrakat penerima bantuan untuk tertib administrasi dan pertanggung jawaban, Kembang juga mengingatkan pembagian wewenang dan tugas antara pemerintah daerah dan desa. Dengan banyak dana yang masuk kedesa, tugas mereka dinilainya semakin berat. Seperti halnya masalah pendidikan sudah dibagi peran dan kewenangan masing-masing. Kalau pemda akan menangani SD dan SMP, desa akan lebih banyak mengurus TK dan PAUD. Anggarannya bisa diambilkan dari dana desa jadi bukan lagi wewenang pemda. Selain itu desa juga diminta menyelesaikan jalan-jalan desa dan gang desa. Jalan atau gang dibawah 2,6 meter menjadi tanggung jawab desa untuk memperbaiki. “ Karena itu gunakan dana desa itu setransparan mungkin dan prioritaskan kehal-hal yang lebih penting. Kalau untuk jalan dan gang saya rasa lebih banyak warga yang akan menikmatinya, “pungkas Kembang Hartawan. (abhi.hmj)