PROFIL DINAS KESEHATAN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.
Dalam rangka tercapainya pembangunan kesehatan yang optimal adil,bermutu dan merata perlu adanya kerjasama secara berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Sebagai hasil pembangunan kesehatan selama ini, derajat kesehatan masyarakat telah meningkat dengan baik, meskipun belum dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk dan hasil yang dicapaipun masih belum seluruhnya memuaskan.
Dalam Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) Tahun 1948 disepakati antara lain diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik yang dianut dan tingkat sosial ekonominya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan”.
Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan Kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanganan kemiskinan.
Indonesia saat ini sedang mengalami transisi demografi dan transisi epidemiologi yang berkepanjangan, sehingga pembangunan bidang kesehatan menghadapi beban ganda. Sementara penyakit menular belum sepenuhnya teratasi, terjadi peningkatan penyakit tidak menular. Adanya beban ganda ini secara cepat harus diantisipasi karena akan berdampak pada masalah sosial, ekonomi dan kesehatan. Untuk itu Pemerintah Indonesia telah menetapkan pendekatan baru dalam Pembangunan Kesehatan dari ”paradigma sakit” ke “paradigma sehat”, di mana upaya pencegahan dan promosi lebih diutamakan tanpa mengabaikan upaya pengobatan dan rehabilitasi.
Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan, termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal dibidang kesehatan di Kabupaten/Kota adalah Profil Kesehatan Kabupaten /Kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profil kesehatan kabupten/kota ini pada intinya berisi berbagai data/informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten/Kota.
Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/kota perlu dicermati dan sedapat mungkin menggunakan petunjuk teknis sebagai acuan sehingga dapat dikompilasi menjadi Profil Kesehatan Kabupaten dan dikompilasi menjadi Profil Kesehatan Propinsi dan selanjutnya menjadi Profil Kesehatan Indonesia serta dapat dikomparasikan antar satu daerah dengan daerah lain . Buku profil ini disusun dengan format baru dengan modifikasi dari petunjuk Teknis Profil Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2011. Secara umum format petunjuk teknis ini menyajikan data kesehatan yang terpilah menurut jenis kelamin.