• bg1
  • bg1
    Kantor Bupati Jembrana

    Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali. Telp. (0365) 41210 Fax: (0365) 41010

  • bg2
  • bg2
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

  • bg4
    Jegog

    Merupakan gambelan (alat musik) yang terbuat dari pohon bambu berukuran besar yang dibentuk sehingga menjadi alat musik bambu yang suaranya sangat merdu

  • bg6
    Pura Jagat Natha,

    sebagai lokasi dari Kebun Raya Jagatnatha yang akan dibangun dengan konsep tematik

  • bg6
    Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)

    Burung pengicau dari suku Sturnidae. Hanya ditemukan di hutan Bali Barat dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali.

  • bg3
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

Membangun Jembrana dari Desa dan Kelurahan

Bersama Masyarakat Lanjutkan Pembangunan Jembrana

1.   PERSETUJUAN PRINSIP
  • Keputusan Bupati Jembrana No. 357 Tahun 2001 tentang Persetujuan Prinsip Penanaman Modal.
  • Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persetujuan Prinsip.

Dalam upaya memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah serta untuk menjaga kelestarian lingkungan, setiap orang pribadi dan atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah wajib memiliki Persetujuan Prinsip dari Bupati.

Persetujuan Prinsip Penanaman Modal adalah Persetujuan Prinsip  atau Rekomendasi untuk Rencana Penanaman Modal di Kabupaten Jembrana.

Persetujuan Prinsip diperlukan apabila kegiatan atau usaha yang dijalankan memerlukan adanya salah satu atau lebih ketentuan teknis, seperti :

  • Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).
  • Izin Undang-Undang Gangguan ( HO ).
  • Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ( Amdal ).

Apabila investor tidak mendapatkan Persetujuan Prinsip Penanaman Modal di daerah maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pembangunan fisik dan/atau melaksanakan usahanya sesuai yang tercantum dalam dokumen rencana penanaman modal.

Atas pelayanan Persetujuan Prinsip dipungut retribusi.
Objek Retribusi :

  • Semua pemanfaatan persetujuan Prinsip, terhadap kegiatan atau usaha disektor formal.

Persyaratan :
Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir ;

  • Permohonan Persetujuan Prinsip.
  • Surat Pernyataan Penyanding.
  • Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
  • Surat Pernyataan Siap Sebagai Wajib Pajak/Retribusi dan memenuhi seluruh  perizinan yang disyaratkan.
  • Data Usaha.
  • Rencana Penyerapan dan Penggunaan Tenaga Kerja.

Melampirkan :

  • Proposal ( uraian tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan ).
  • Gambar  situasi / denah lokasi usaha.
  • Copy KTP.
  • Copy NPWP.
  • Copy identitas lahan tempat usaha ( Sertifikat/Pipil/Akta Jual Beli/HGB ).

Masa berlaku :
Persetujuan Prinsip berlaku selama usaha masih berjalan atau tidak di pindah tangankan / hibah / balik nama atau ada penambahan luas / kapasitas.

Dalam hubungannya dengan kegiatan Penanaman Modal di daerah, terbitnya Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2010 tentang ” Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ”, patut ditindaklanjuti secara nyata di daerah, khususnya dalam hubungannya dengan pemberian Persetujuan Prinsip Penanaman Modal di Kabupaten Jembrana.

Didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010, yang dimaksud dengan :

  • Bidang Usaha yang Tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
  • Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Berikut adalah daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman        modal :

No

Bidang

Bidang Usaha

KBLI

1

Pertanian

Budidaya ganja

01289

2

Kehutanan

  • Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES                (  Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora ).
  • Pemanfaatan ( pengambilan ) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan / kapur / kalsium dan souvenir / perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam.

01701

03119

 

03119

3

Perindustrian

  • Industri minuman mengandung alkohol                  ( minuman keras, anggur dan minuman mengandung malt ).
  • Industri pembuat chlor Alkali dengan proses Mercuri.

 

  • Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, seperti Halon, Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane ( DDT ), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Chloro Fluoro Carbon            ( CFC ).
  • Industri bahan kimia Schedule 1 Konversi senjata kimia ( Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX,  dll ).

11010

 

11020

 

11030

20111

20114

20119

20119

4

Perhubungan

  • Penyediaan dan penyediaan terminal darat.
  • Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang.
  • Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor.
  • Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
  • Telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran.
  • Vessel Traffic Information System ( VTIS ).
  • Jasa pemanduan lalu lintas.

52211
52219

71203

71203

52221

52221
52230

5

Komunikasi dan Informatika

Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekwensi radio dan orbit satelit.

61300

6

Kebudayaan dan Pariwisata

  • Museum pemerintah.
  • Peninggalan sejarah dan purbakala                ( candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno dll )
  • Pemukiman / lingkungan adat.
  • Monumen.
  • Perjudian / kasino.

91021
91023

91023
91023
92000

Catatan :
Bidang usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial,  seperti : penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.

 

Kembali

Berita SKPD

...

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBRGM ) adalah salah satu Program Nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat ya ... selengkapnya...

Posted: 21 Jun 2017 by pmd (dilihat 3537 kali)




Pesan Singkat

transparansi

rencana

realisasi

kinerja

evaluasi

 
Web Links