• bg1
  • bg1
    Kantor Bupati Jembrana

    Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali. Telp. (0365) 41210 Fax: (0365) 41010

  • bg2
  • bg2
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

  • bg4
    Jegog

    Merupakan gambelan (alat musik) yang terbuat dari pohon bambu berukuran besar yang dibentuk sehingga menjadi alat musik bambu yang suaranya sangat merdu

  • bg6
    Pura Jagat Natha,

    sebagai lokasi dari Kebun Raya Jagatnatha yang akan dibangun dengan konsep tematik

  • bg6
    Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)

    Burung pengicau dari suku Sturnidae. Hanya ditemukan di hutan Bali Barat dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali.

  • bg3
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

Membangun Jembrana dari Desa dan Kelurahan

Bersama Masyarakat Lanjutkan Pembangunan Jembrana

2.   IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

  1. Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Banguna

 Bangunan adalah konstruksi tehnik yang dibangun atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.

Tinggi Bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal dimana bangunan didirikan sampai pada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
Tinggi setiap bangunan maksimum 15 m dari permukaan tanah, kecuali bangunan tertentu, seperti tower, menara, cerobong atau sarana ibadah.

Garis Sempadan adalah garis khayalan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau pinggir sungai atau as pagar yang merupakan batas antara persil yang boleh dan tidak boleh dibanguni bangunan.

  1. Garis sempadan bangunan pada jalan arteri/jalan nasional minimal 20 m diukur dari as jalan.
  2. Garis sempadan bangunan pada jalan lokal minimal 1 x lebar badan jalan           ( daerah manfaat jalan ) diukur dari as jalan.
  3. Garis sempadan bangunan pada jalan / gang yang lebar jalannya kurang dari 2,5 m minimal 1 x lebar jalan / gang diukur dari as jalan / gang.
  4. Garis sempadan bangunan terhadap sungai ( sempadan sungai ) :
  5. Minimal 10 m dari tepi sungai diluar kawasan perkotaan tidak bertanggul.
  6. Minimal 4 m dari tepi sungai dalam kawasan perkotaan tidak bertanggul.
  7. Minimal 3 m dari tepi sungai.
  8. Garis sempadan pagar depan ( telajakan ) minimal 1,5 m untuk jalan arteri dan minimal 1 m untuk jalan lokal diukur dari pinggir got.
  9. Sempadan bangunan dengan pagar batas persil samping dan belakang minimal 2 m kecuali ada persetujuan dari tetangga yang saling berbatasan        ( penyanding ).
  10. Pada areal sempadan bangunan / sempadan jalan dapat dibangun :
  11. Tembok Pagar.
  12. Bale Bengong, Pos Keamanan, Bale Kulkul dan Pemerajan.
  13. Taman, tempat parkir tanpa atap.
    • Garis Sempadan Pantai ( SK Bupati Nomor 186 Tahun 2002 ) ditetapkan 100 m dari air pasang tertinggi.

Khusus pantai di Jembrana dapat pengecualian dengan pertimbangan teknis dari instansi terkait dengan memperhatikan daya dukung fisik atau data lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi :

  1. Tinjauan geologi.
  2. Tinjauan tata lingkungan.
  3. Tinjauan kemungkinan erosi dan abrasi
  4. Tinjauan hidrologi lokal dan regional
  5. Tinjauan rencana pemanfaatan kawasan pantai.

Kepemilikan IMB :

  1. IMB hanya berlaku bagi orang atau badan yang namanya tercantum dalam IMB.
  2. Bila karena sesuatu hal, orang atau badan pemilik IMB tidak lagi menjadi pihak yang memiliki bangunan dalam IMB tersebut, maka IMB tersebut dimohonkan balik nama.

IMB dapat dicabut apabila  :

  1. Pemegang IMB melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam IMB.
  2. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak IMB dikeluarkan, pemegang IMB belum memulai pekerjaan.
  3. Keterangan yang diberikan oleh pemohon ternyata tidak benar.
  4. Bangunan yang dilaksanakan ternyata tidak sama dengan gambar pada IMB.

Keputusan Pencabutan IMB diberikan secara tertulis kepada pemegang IMB disertai dengan alasan yang jelas setelah pemegang IMB dipanggil dan didengar keterangannya.
IMB yang telah dicabut dapat dimohon kembali setelah pemegang IMB memenuhi persyaratan

Keuntungan memiliki IMB :

  1. Bangunan yang di bangun lebih aman, benar dan sesuai dengan rencana serta perkembangan kota.
  2. Membantu pemerintah dalam hal penataan kota / pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW.
  3. Memudahkan persetujuan dalam permohonan Izin HO, Izin Usaha, Air Minum atau sebagai jaminan.

Persyaratan :

A.    IMB Permohonan Baru :
Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir ;
1.     Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).
2.     Surat Pernyataan Penyanding.
3.     Surat Pernyataan Kesanggupan.
Melampirkan :

  1. Copy sertifikat tanah / identitas tanah yang sah, atau surat kuasa/hibah.
  2. Copy KTP pemohon.
  3. Gambar rencana bangunan dengan skala :
    • 1 : 20 / 1 : 50  ( detail ).
    • 1 : 100 ( denah, tampak depan, potongan).
    • 1 ; 200 ( situasi/site plan) berarsitektur tradisional bali.
  4. Perhitungan konstruksi bagi bangunan tertentu/ bertingkat.

Syarat tambahan ( khusus  bangunan untuk tempat usaha ).

  1. copy Persetujuan Prinsip.
  2. copy Izin lokasi bila areal > 1 ha.
  3. copy Pengendalian Dampak Lingkungan ( Amdal, UKL-UPL).

B. IMB Pemutihan :

Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan, melampirkan :

  1. Copy sertifikat tanah/pemilik tanah yang sah atau surat kuasa / hibah.
  2. Copy KTP pemohon.
  3. Surat keterangan tahun berdirinya bangunan oleh Perbekel/Lurah setempat.
  4. Gambar rencana bangunan dengan skala :
  5. 1 : 20 / 1 : 50  ( detail ).
  6. 1 : 100 ( denah, tampak depan, potongan ).

Obyek Retribusi :

  1. Obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
  2. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan ( KDB ), koefesien luas bangunan ( KLB ) koefesien ketinggian bangunan ( KKB ) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
  3. Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Masa berlaku IMB :
IMB berlaku selamanya sepanjang bangunan tidak mengalami perubahan bentuk / konstruktur.

 

Kembali

Berita SKPD

...

Kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas mitra kerja dan stakehokder dalam implemtasi peogram KKBPK dan uji petik ... selengkapnya...

Posted: 28 Apr 2017 by ppkb (dilihat 12097 kali)




Pesan Singkat

transparansi

rencana

realisasi

kinerja

evaluasi

 
Web Links