• bg1
  • bg1
    Kantor Bupati Jembrana

    Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali. Telp. (0365) 41210 Fax: (0365) 41010

  • bg2
  • bg2
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

  • bg4
    Jegog

    Merupakan gambelan (alat musik) yang terbuat dari pohon bambu berukuran besar yang dibentuk sehingga menjadi alat musik bambu yang suaranya sangat merdu

  • bg6
    Pura Jagat Natha,

    sebagai lokasi dari Kebun Raya Jagatnatha yang akan dibangun dengan konsep tematik

  • bg6
    Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)

    Burung pengicau dari suku Sturnidae. Hanya ditemukan di hutan Bali Barat dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali.

  • bg3
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

Membangun Jembrana dari Desa dan Kelurahan

Bersama Masyarakat Lanjutkan Pembangunan Jembrana

24.  IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN ( IUPP )
  • Perda Kab. Jembrana No. 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  • Peraturan Bupati Jembrana No. 38 Tahun 2011 tentang  Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual dan disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Lokasi Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi syarat analisa kondisi social ekonomi masyarakat terkait dengan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ( UMKMK ) yang berada diwilayah bersangkutan.

Syarat analisa kondisi social ekonomi masyarakat meliputi :

  • Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan.
  • Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga
  • Kepadatan penduduk
  • Pertumbuhan penduduk
  • Kemitraan dengan UMKM lokal
  • Ketahanan dan pertumbuhan Pusat Perbelanjaan sebagai sarana bagi UMKM Lokal.
  • Keberadaan fasilitas social dan fasilitas umum yang sudah ada
  • Dampak positif dan negative yang diakibatkan oleh jarak antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah ada sebelumnya.

Pendirian Pusat Perbelanjaan, wajib :

  • Memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisonal, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
  • Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
  • Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/toko modern.

Penyediaan areal parkir dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pihak lain.

  • Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat ( hygienis ), aman, tertib dan ruang public yang nyaman.

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Ketentuan jam kerja :      
Jam kerja pusat perbelanjaan untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat diberikan toleransi melampaui pukul 22.00 wita atas seizin Bupati berdasarkan permohonan oleh pemilik/penanggung jawab pusat perbelanjaan

Persyaratan IUPP :
Mengajukan permohonan dengan melampirkan :

  • Copy KTP dan KK
  • Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan instansi berwenang.
  • Copy surat rekomendasi peruntukan lahan HGB.
  • Copy Persetujuan Prinsip
  • Analisa kondisi social ekonomi masyarakat yang telah disahkan instansi yang membidangi.
  • Copy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
  • Copy Izin Undang-Undang Gangguan ( HO )
  • Program kemitraan yang dilengkapi dengan MoU dengan UMKM yang telah disahkan oleh instansi yang membidangi.
  • Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku
  • Surat keterangan tempat usaha dari perbekel/lurah disahkan camat setempat.

Masa berlaku Izin :
IUPP wajib didaftar ulang setiap 5 ( lima ) tahun sekali.

 

Kembali

Berita SKPD

...

Kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas mitra kerja dan stakehokder dalam implemtasi peogram KKBPK dan uji petik ... selengkapnya...

Posted: 28 Apr 2017 by ppkb (dilihat 12097 kali)




Pesan Singkat

transparansi

rencana

realisasi

kinerja

evaluasi

 
Web Links