• bg1
  • bg1
    Kantor Bupati Jembrana

    Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali. Telp. (0365) 41210 Fax: (0365) 41010

  • bg2
  • bg2
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

  • bg4
    Jegog

    Merupakan gambelan (alat musik) yang terbuat dari pohon bambu berukuran besar yang dibentuk sehingga menjadi alat musik bambu yang suaranya sangat merdu

  • bg6
    Pura Jagat Natha,

    sebagai lokasi dari Kebun Raya Jagatnatha yang akan dibangun dengan konsep tematik

  • bg6
    Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)

    Burung pengicau dari suku Sturnidae. Hanya ditemukan di hutan Bali Barat dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali.

  • bg3
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

Membangun Jembrana dari Desa dan Kelurahan

Bersama Masyarakat Lanjutkan Pembangunan Jembrana

02.  AKTA PERKAWINAN

Didalam Peraturan Bupati Jembrana  No. 13 Tahun 2009, pada pasal tentang Pencatatan Perkawinan, di atur sebagai berikut :

Pasal 66
(1)   Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
(2)   Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama /pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
b.     KTP suami dan isteri;
c.     Pas foto suami dan isteri;
d.     Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
e.     Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
(3)   Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a.     Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
c.     Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing- masing suami dan isteri;
d.     Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 67
(1)   Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
(2)   Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 68
(1)   Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana.
(2)   Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan RI

Pasal 69
(1)   Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
(2)   Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
a.     bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
b.     Paspor Republik Indonesia; dan/atau
c.     KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
(3)   Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
a.     Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
b.     Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

Pasal 70
(1)   Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
(2)   Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
b.     Pas photo suami dan isteri;
c.     Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
d.     Fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
(3)   Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler.
b.     Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 71
(1)   Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
(2)   Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 72
Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 73
(1)   Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
(2)   Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
(3)   Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
a.     pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
c.     Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
(4)   Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
(5)   Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Persyaratan Permohonan Akta Perkawinan :
Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir :

  1. Surat permohonan Akta Permohon.
  2. Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Buda.
  3. Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Perkawinan.
  4. Pencatatan Perkawinan.


Melampirkan :

  1. Copy KTP kedua mempelai
  2. Copy KK kedua mempelai yang masih berlaku
  3. Copy kutipan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran kedua mempelai
  4. Surat keterangan belum pernah kawin kedua mempelai
  5. Surat keterangan pindah dari luar daerah
  6. Ijin komandan bagi anggota ABRI
  7. Khusus yang beralih agama
  8. Hindu : Suddi Widana
  9. Kristen : Permandian/baptis
  10. Budha : Vita Sarani
  11. Khusus WNA; copy paspor dan ijin kawin dari konsultan.

Pas poto gandeng berdampingan 4 x 6 cm : 4 lembar ( berwarna )

 

Kembali

Berita SKPD

...

Kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas mitra kerja dan stakehokder dalam implemtasi peogram KKBPK dan uji petik ... selengkapnya...

Posted: 28 Apr 2017 by ppkb (dilihat 12097 kali)




Pesan Singkat

transparansi

rencana

realisasi

kinerja

evaluasi

 
Web Links