• bg1
  • bg1
    Kantor Bupati Jembrana

    Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali. Telp. (0365) 41210 Fax: (0365) 41010

  • bg2
  • bg2
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

  • bg4
    Jegog

    Merupakan gambelan (alat musik) yang terbuat dari pohon bambu berukuran besar yang dibentuk sehingga menjadi alat musik bambu yang suaranya sangat merdu

  • bg6
    Pura Jagat Natha,

    sebagai lokasi dari Kebun Raya Jagatnatha yang akan dibangun dengan konsep tematik

  • bg6
    Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)

    Burung pengicau dari suku Sturnidae. Hanya ditemukan di hutan Bali Barat dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali.

  • bg3
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

Membangun Jembrana dari Desa dan Kelurahan

Bersama Masyarakat Lanjutkan Pembangunan Jembrana

04.  AKTA KEMATIAN

Didalam Peraturan Bupati Jembrana  No. 13 Tahun 2009, pada pasal tentang Pencatatan Kematian, di atur sebagai berikut :

Pasal 80
(1)   Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
(2)   Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Surat Pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Perbekel/Lurah; dan/atau
b.     Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
(3)   Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana;
b.     Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya ;
c.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
d.     Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
e.     Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 81
(1)   Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
(2)   Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
b.     Fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
c.     Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
d.     fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan.
(3)   Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
c.     Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
d.     Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 82
(1)   Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.
(2)   Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     KK;
b.     Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
c.     Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
(3)   Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
c.     Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
(4)   Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya.
(5)   Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
(6)   Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan RI

Pasal 83
(1)   Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
(2)   Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:

a.     Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
b.     fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan/atau
c.     identitas lainnya.
(3)   Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
a.     Pelapor mengisi Formulir Pelaporan Kematian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
b.     Pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari negara setempat;
c.     Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
d.     Instansi Pelaksana yang menerima data kematian mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 84
(1)   Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
(2)   Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
a.     Surat Keterangan tentang terjadinya kematian dari rumah sakit di Negara setempat;
b.     Paspor Republik Indonesia; atau
c.     identitas lainnya.
(3)   Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     Pelapor mengisi Formulir Pencatatan Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
b.     Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
c.     Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
d.     Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 85
(1)   Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
(2)   Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.
(3)   Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat Konsuler;
b.     Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
c.     Pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Instansi Pelaksana melalui Departemen Dalam Negeri.

Persyaratan :
Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir :

  1. Laporan Kematian.
  2. Pemberitahuan Kematian

Melampirkan :
- Surat Pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan
- Surat Keterangan Kematian dari Perbekel / Lurah dan atau
- Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis.

 

Kembali

Berita SKPD

...

Kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas mitra kerja dan stakehokder dalam implemtasi peogram KKBPK dan uji petik ... selengkapnya...

Posted: 28 Apr 2017 by ppkb (dilihat 12097 kali)




Pesan Singkat

transparansi

rencana

realisasi

kinerja

evaluasi

 
Web Links