• bg1
  • bg1
    Kantor Bupati Jembrana

    Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali. Telp. (0365) 41210 Fax: (0365) 41010

  • bg2
  • bg2
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

  • bg4
    Jegog

    Merupakan gambelan (alat musik) yang terbuat dari pohon bambu berukuran besar yang dibentuk sehingga menjadi alat musik bambu yang suaranya sangat merdu

  • bg6
    Pura Jagat Natha,

    sebagai lokasi dari Kebun Raya Jagatnatha yang akan dibangun dengan konsep tematik

  • bg6
    Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)

    Burung pengicau dari suku Sturnidae. Hanya ditemukan di hutan Bali Barat dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali.

  • bg3
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

Membangun Jembrana dari Desa dan Kelurahan

Bersama Masyarakat Lanjutkan Pembangunan Jembrana

05.  PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK, PERUBAHAN NAMA

Didalam Peraturan Bupati Jembrana  No. 13 Tahun 2009, pada pasal tentang Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak, di atur sebagai berikut

A. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 86
(1)   Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
(2)   Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:
a.     Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
b.     Kutipan Akta Kelahiran;
c.     KTP pemohon;
d.     KK pemohon.
(3)   Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
b.     Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
c.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah RI

Pasal 87
(1)   Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
(2)   Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari Negara setempat;
b.     Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan
c.     fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.
(3)   Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
a.     Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing kepada Pejabat Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b.     Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
c.     Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 88
(1)   Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
(2)   Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Kutipan Akta Kelahiran;
b.     Penetapan pengadilan dari negara setempat; dan
c.     Paspor Warga Negara Indonesia atau identitas lainnya.
(3)   Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
a.     orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia kepada Pejabat Konsuler;
b.     Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam Daftar Pengangkatan Anak;
c.     Pejabat Konsuler menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
(4)   Pejabat Konsuler mengirimkan data pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 89
(1)   Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88, dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya setelah kembali di Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
(2)   Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b dan Pasal 88 ayat (3) huruf c.

B. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Pasal 90
(1)       Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(2)       Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
b.     Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
c.     Kutipan Akta Kelahiran; dan
d.     fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
(3)       Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
c.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
d.     Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Pasal 91
(1)       Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
(2)       Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
b. Kutipan Akta Kelahiran;
c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
d. fotokopi KK; dan
e. fotokopi KTP pemohon.
(3)       Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
c.     Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

C. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 92
(1)       Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(2)       Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
b.     Kutipan Akta Catatan Sipil;
c.     Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
d.     fotokopi KK; dan
e.     fotokopi KTP.
(3)       Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
c.     Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 99
(1)       Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
(2)       Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
a.     dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
b.     dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
(3)       Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a.     dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
b.     kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 100
Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:
a.     mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
b.     Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
c.     Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 101
(1)   Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(2)   Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)  Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
a.     membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
b.     menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
c.     menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Persyaratan permohonan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Nama :

A.    AKTA PENGANGKATAN ANAK :
Mengajukan permohonan dengan melampirkan :
-       Surat penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak.
-       Kutipan Akta Kelahiran Anak
-       KTP pemohon.
-       KK pemohon.

B.    AKTA PENGAKUAN ANAK :
Mengajukan permohonan dengan melampirkan :

  1. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan diketahui Perbekel/Lurah.
  2. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung.
  3. Kutipan Akta Kelahiran
  4. Copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
  5. AKTA PENGESAHAN ANAK :

Mengajukan permohonan dengan melampirkan :

  1. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan diketahui Perbekel/Lurah.
  2. Kutipan Akta Kelahiran
  3. Copy Akta Perkawinan
  4. Copy KK dan KTP pemohon
  1. AKTA PERUBAHAN NAMA :

Mengajukan permohonan perubahan nama dengan melampirkan ;

  • Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama
  • Kutipan Kelahiran
  • Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
  • Copy KK
  • Copy KTP

 

Kembali

Berita SKPD

...

Kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas mitra kerja dan stakehokder dalam implemtasi peogram KKBPK dan uji petik ... selengkapnya...

Posted: 28 Apr 2017 by ppkb (dilihat 12097 kali)




Pesan Singkat

transparansi

rencana

realisasi

kinerja

evaluasi

 
Web Links