03 Jun 2021 Posted By: yanum

Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)


Persyaratan

• Mengisi dan melengkapi isian formulir : 1. Permohonan IIzin Usaha Toko Swalayan (IUTS). 2. Daftar Isian Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). 3. Surat Pernyataan Tunduk dan Patuh pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. 4. Surat pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen.
• Melampirkan Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku
• Melampirkan Fotocopy NIB
• Melampirkan Fotocopy (SKTR / SKRK)
• Melampirkan Izin Lokasi yang sudah efektif
• Melampirkan Izin Lingkungan dari OSS / Rekomendasi ( UKL - UPL)
• Melampirkan fotocopy notifikasi dari OSS
• Melampirkan surat kesanggupan dari OSS
• Melampirkan Fotocopy izin Usaha dari OSS
• Melampirkan Fotocopy IPPT
• Melampirkan Fotocopy IMB
• Melampirkan Rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan & Ketenaga Kerjaan
• Melampirkan Fotocopy sertipikat / HGB/ Akte Jual Beli / Perjanjian Sewa - Menyewa
• Melampirkan Analisa Kondisi Sosial
• Melampirkan MOU dan UMKM
• Melampirkan Fotocopy KTP yang dibutuhkan untuk surat kuasa
• Melampirkan Fotocopy BPOM / SPP – IRT Jika Ada Produksi Makan Pangan dalam Usaha
• Tambahan untuk membuka kantor cabang : 1. Fotocopy IUTS kantor pusat yang telah dilegalisir pejabat penerbit IUTS. 2. Fotocopy dokumen pembukaan kantor cabang. 3. Fotocopy E-KTP dan surat penunjukan sebagai penanggungjawab kantor cabang.
• Untuk Permohonan perubahan : 1. Lampirkan Surat permohonan IUTS Asli. 2. Fotocopy E-KTP. 3. Neraca dan Data pendukung perubahan. 4. Tanda Bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
• Untuk Permohonan IUTS Yang Hilang : 1. Lampirkan Surat permohonan IUTS. 2. Fotocopy E-KTP. 3. Surat keterangan Hilang dari kepolisian. 4. Fotocopy IUTS yang lama. 5. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan dokumen.
• Untuk Permohonan IUTS Yang Rusak : 1. Lampirkan Surat permohonan IUTS. 2. Fotocopy E-KTP. 4. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

• Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran di OSS kemudian mengajukan Permohonan Izin Usaha
• JFU Front Office : - Menerima berkas permohonan dan meregistrasi di buku tamu - Menginput permohonan ke Sistem
• Kepala Seksi : - memverifikasi berkas ijin yang masuk
• JFU Back Office : - Penyusunan jadwal cek lapangan - Membuka akses data permohonan perizinan - Mengetik jadwal cek lapangan - Mengetik surat tugas - Mengetik Surat pemberitahuan kepada pemohon dan Kepala Desa
• Kepala Seksi : - Mengoreksi dan memparaf jadwal cek lapangan dan Surat Undangan kepada Kepala Bidang untuk diperiksa kesesuaiannya - Menindaklanjuti jadwal cek lapangan dan surat undangan tim pengkaji
• Kepala Bidang mengoreksi dan menandatangani jadwal cek lapangan dan surat undangan Tim Pengkaji
• JFU Back Office : - Menyampaikan jadwal cek lapangan ke Tim Pengkaji - Menghubungi pemohon terkait jadwal cek lapangan (via telp) - Menyiapkan sarana transportasi untuk Tim Pengkaji - Menyiapkan kelengkapan cek lapangan (berkas permohonan, dll yang diperlukan
• Pelaksanaan cek lapangan : - Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan - Membuat Kajian hasil cek lapangan
• JFU Front Office : - menerima kajian dan berkas permohonan izin usaha dari Tim Teknis - Menyerahkan kajian dan berkas permohonan kepada Back Office - Penyampaian biaya pembyaran retribusi kepada pemohon jika dipersyaratkan
• JFU Back Office : - Menginventarisir hasil kajian Tim Cek Lapangan - Menyusun draf persetujuan / penolakan sesuai dengan hasil Kajian Teknis
• Kepala Seksi : - Mengoreksi dan memparaf draf persetujuan/penolakan sesuai dengan hasil kajian teknis - Menindaklanjuti draf persetujuan /penolakan sesuai dengan hasil kajian teknis
• Kepala Bidang : - Mengoreksi dan menparaf draf persetujuan / penolakan sesuai dengna hasil kajian teknis - Menindaklanjuti rekomendasi persetujuan / penolakan pemenuhan komitmen ijin usaha
• Kepala Seksi : - memvalidasi dan memberi persetujuan izin usaha yang telah sesuai pada OSS
• JFU Back Office : - Mencetak Izin Usaha yang telah divalidasi / disetujui di OSS - Mencetak Surat Persetujuan untuk izin usaha yang sudah tercetak
• Kepala Dinas : - Menandatangani Surat Persetujuan penerbitan izin usaha / penolakan penerbitan izin usaha (Surat Pengembalian berkas)
• JFU Back Office : - Meregister Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Surat Persetujuan penerbitan izin usaha / penolakan penerbitan izin usaha (Surat Pengembalian berkas ) - Menyampaikan Surat Persetujuan penerbitan izin usaha / penolakan penerbitan izin usaha (Surat Pengembalian berkas ) kepada JFU Font Office
• JFU Fornt Office : - Menghubungi pemohon (via telp ) untuk mengambil Surat Persetujuan penerbitan izin usaha / penolakan penerbitan izin usaha (Surat Pengembalian berkas)

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja


Melakukan cek lapangan maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan

• Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung di kantor DPMPTSPTK, via telp di (0365) 41028 atau email: pmptsp@jembranakab.go.id atau melalui website : www.lapor.go.id

Kembali




Berita OPD

Dinas Kominfo Kab. Jembrana menghadiri Forum Komun...

Kegiatan Forum Komunikasi Media Massa dengan tema "Peningkatan Pemahaman tentang Delik Pers bagi Aparatur Sipil Negara dan Wartawan" ini dia...

Serah Terima Bantuan Alat-Alat Penanggulangan Covi...

Kegiatan serah terima bantuan alat-...

Dinas Kominfo Kab. Jembrana mengikuti acara launch...

Acara ini diikuti oleh seluruh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Bali pada tanggal 5 Mei 2021, pukul 09.00 WITA, bertempat di Padma Resort Legian ...

Radio Ananta Praja Swara 99.9 FM merayakan hari ja...

Seluruh jajaran Dinas Kominikasi dan Informatika Kab. Jembrana mengucapkan Selamat ulang tahun ke-2 LPPL Ananta Praja Swara 99.9 FM Radionya Masyarak...

Dinas Kominfo Kab Jembrana mengikuti bimbingan Tek...

Bimbingan Teknis ini diikuti oleh seluruh Admin SiKI di masing-masing PPID Utama Kabupaten/Kota se-Bali dengan Narasumber dari Ketua Komisi Info...

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2020 ...

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR ...