Jembrana- Pemerintah Kabupaten Jembrana sampai saat ini telah melakukan berbagai upaya dan cara untuk mengatasi persoalan sampah. Namun fakta dilapangan masih saja sampah-sampah yang diangkut menuju tempat pembuangan akhir(TPA) membludak. Dari data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana, dalam setiap harinya timbunan sampah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana mencapai 228 ton setiap harinya. Dari jumlah itu sebanyak 50 ton yang ditangani sedangkan 178 ton belum tertangani. Selain itu, kebocoran sampah-sampah plastik ke laut juga tidak bisa terhindarkan. Jika tidak segera dilakukan langkah-langkah kongkrit apalagi Bali telah mendengung-dengungkan sebagai daerah dengan slogan Bali Resik yang terbebas dari sampah plastik akan sia-sia.

Keseriusan Bupati I Putu Artha untuk “berperang” menghadapi persoalan sampah ini terus menerus dilakukan. Kamis(19/9) rombongan dari Program Bali Parthership Jakarta yang menggaungkan Program “Stop” yang di inisiasi oleh Systemiq, the Alliance to End Plastik Waste dan mitra –mitra lainnya diajak untuk membangun dan memperkuat kemitraan bertempat dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana, bertempat di ruang pertemuan Bupati Jembrana.

Bupati I Putu Artha saat menerima rombongan dari Systemiq, the Alliance to End Plastik Waste dan mitra –mitra lainnya didampingi Sekda I Made Sudiada, Kadis LH, I Wayan Sudiarta, Kadis PU I Wayan Darwin, Kepala Bappeda I Ketut Swijana Kabag Hukum I Ketut Armita, Kabag Pemerintahan Edy Sudarso.

Dihadapan rombongan yang dikomandani Ni Made Wiadari, Bupati I Putu Artha minta kepada, agar sebelum program yang akan di realisasikan di Kabupaten Jembrana ini agar dibuatkan Memorandum of Understanding(MoU).”saya tidak ingin daerah kami ini dikatakan sebagai tempat sampah sehingga imagenya tidak baik. Kalau program “stop” dini dilaksanakan dan di realisasikan tolonglah dulu dibuatkan semacam MoU agar dalam realisasinya nanti ada yang bertanggung jawab. “harpnya.

Terkait dengan pengelolaan sampah, Bupati I Putu Artha juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Jembrana sampai saat ini telah melakukan berbagai langkah dan upaya agar sampah-sampah terutama dari limbah plastik bisa diminimalisir. “memang persoalan sampah selalu menjadi persoalan kita, namun kami telah melakukan upaya sejak lama dengan memberikan pembinaan, bimbingan termasuk desa-desa agar mengalokasikan anggaran setiap desa antara 200-300 juta, “tegasnya.

Sementara rombongan yang beranggotan 6 orang dengan dikomandani dari Program Bali Parthership Jakarta, Ni Made Widiadari bersama Lincoln Rajali Sihotang mengatakan, program “stop” ini merupakan bagian dari langkah yang telah dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk membangun untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah khusunya di Kabupaten Jembrana. “sebelum kami merealisasikan program “stop” ini, kami juga telah melakukan upaya secara berjenjang dari Kementerian Lingkungan Hidup, Propinsi, Kabupaten/kota. Ini pada intinya untuk menjalankan program pengelolaan sampah secara efektif dan mandiri untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran sampah plastik ke laut. Untuk itu, kehadirannya di Jembrana juga untuk minta persetujuan Bupati sebelum program di implementasikan.”ujar Widiasari.

Terkait dengan kemitraan, Widiadari yang didampingi Lincoln Rajali Sihotang menegaskan, sangat aperesiasi dengan pemerintah Kabupaten Jembrana. Hal itu akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. “kami sangat apresiasi dengan pak Bupati. Bliau sangat atusias untuk menjalin kemitraan dengan kami. Untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat kami siap bersama tim ahli yang telah disiapkan. Harapan kami, setelah nanti program ini bisa berjalan efektif dan mandiri akan kami serahkan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten, apakah itu BUMDesnya, “pungkasnya(eka/hmsj).