Jembrana - Sebanyak 51 orang Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa se-Kabupaten Jembrana dilantik Panwaslu Kecamatan di Ruang Rapat Hotel Jimbarwana, Senin (6/2). Mereka yang dilantik akan bertugas dimasing - masing desa/kelurahan dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba dalam kesempatan tersebut menyampaikan sebagai panitia pengawas pemilu di tingkat desa/kelurahan menjadi bagian terpenting dan garda terdepan dari Bawaslu kabupaten. "Dengan pelantikan ini pelaksanaan pemilu sudah selangkah lebih maju. Sebagai pengawas di tingkat desa/kelurahan, kalian harus memahami tugas - tugasnya terutama dalam menjaga pelaksanaan pemilu aman sehingga tidak ada kecurangan,"ujarnya.

Selain memahami tugas, wewenang dan kewajiban, anggota panwas pemilu kelurahan/desa juga diharapkan memiliki karakter dan jati diri sebagai pengawas yang mampu menjaga integritas dan berani sesuai kode etik Bawaslu. "Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan integritas dan penuh rasa tanggung jawab sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien,"ucapnya.

Pihaknya juga berpesan agar mereka sebagai pengawas dalam pelaksanaannya nanti tidak ada intervensi dari pihak tertentu. "Biarkan mereka bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya, tidak boleh ada intervensi dari pihak tertentu. Pemimpin yang terpilih nanti harus murni hasil keputusan dari masyarakat,"pintanya.

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana, Pande Made Ady Muliawan mengatakan pelaksanaan pemilu sudah semestinya dikelola dengan manajemen yang baik untuk menjamin pelaksanaan pemilu. "Hari ini sudah dilantik panwaslu kelurahan/desa yang akan menjadi salah satu ujung tombak dan pelaku utama dalam mewujudkan seluruh agenda pengawasan menuju suksesnya pemilu 2024 mendatang,"katanya.

Kepada panwaslu desa/kelurahan yang telah dilantik pihaknya juga mengingatkan agar bersikap tidak deskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenang di lapangan. "Semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita. Tentu dengan tetap mengedepankan integritas dan etika agar tercipta netralitas dalam penyelenggaraan pemilu,