Surat Edaran Mendagri Tentang Akta Kelahiran Pasca Putusan MK

11 Jun 2013 Posted By: dukcapil

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat edaran (SE) untuk menindaklanjuti pelaksanaan putusan MK yang menghapus wewenang pengadilan mengeluarkan penetapan akta kelahiran. Surat Edaran bernomor 472.11/2304/SJ tertanggal 6 Mei 2013 itu ditujukan kepada para bupati atau walikota seluruh Indonesia. Sebelum putusan MK, ada tiga kategori pencatatan kelahiran anak. Pertama, pencatatan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak peristiwa kelahiran. Kedua, adalah pelaporan kelahiran dalam jangka waktu 60 hari hingga satu tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan atas persetujuan kepala instansi pelaksana setempat. Dan ketiga adalah pelaporan kelahiran yang melewati satu tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Namun kategori tersebut berubah sejak ada putusan MK. Yaitu pencatatan kelahiran dilakukan paling lambat 60 hari. Sedangkan mereka yang terlambat dari jangka waktu tersebut harus mendapatkan keputusan terlebih dulu dari Kepala Instansi Pelaksana untuk mencatatkan kelahiran. Berikut Surat Edaran Mendagri tersebut.





Berita OPD

Dinas Kominfo Kab. Jembrana menghadiri Forum Komun...

Kegiatan Forum Komunikasi Media Massa dengan tema "Peningkatan Pemahaman tentang Delik Pers bagi Aparatur Sipil Negara dan Wartawan" ini dia...

Serah Terima Bantuan Alat-Alat Penanggulangan Covi...

Kegiatan serah terima bantuan alat-...

Dinas Kominfo Kab. Jembrana mengikuti acara launch...

Acara ini diikuti oleh seluruh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Bali pada tanggal 5 Mei 2021, pukul 09.00 WITA, bertempat di Padma Resort Legian ...

Radio Ananta Praja Swara 99.9 FM merayakan hari ja...

Seluruh jajaran Dinas Kominikasi dan Informatika Kab. Jembrana mengucapkan Selamat ulang tahun ke-2 LPPL Ananta Praja Swara 99.9 FM Radionya Masyarak...

Dinas Kominfo Kab Jembrana mengikuti bimbingan Tek...

Bimbingan Teknis ini diikuti oleh seluruh Admin SiKI di masing-masing PPID Utama Kabupaten/Kota se-Bali dengan Narasumber dari Ketua Komisi Info...

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2020 ...

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR ...