• bg1
  • bg1
    Kantor Bupati Jembrana

    Jl. Surapati No 1 Kec. Jembrana Kab. Jembrana Prov. Bali. Telp. (0365) 41210 Fax: (0365) 41010

  • bg2
  • bg2
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

  • bg4
    Jegog

    Merupakan gambelan (alat musik) yang terbuat dari pohon bambu berukuran besar yang dibentuk sehingga menjadi alat musik bambu yang suaranya sangat merdu

  • bg6
    Pura Jagat Natha,

    sebagai lokasi dari Kebun Raya Jagatnatha yang akan dibangun dengan konsep tematik

  • bg6
    Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)

    Burung pengicau dari suku Sturnidae. Hanya ditemukan di hutan Bali Barat dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali.

  • bg3
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

Membangun Jembrana dari Desa dan Kelurahan

Bersama Masyarakat Lanjutkan Pembangunan Jembrana

01.  AKTA KELAHIRAN

Didalam Peraturan Bupati Jembrana  No. 13 Tahun 2009, pada pasal tentang Pencatatan Kelahiran, di atur sebagai berikut ;

Pasal 50
(1)   Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
(2)   Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
a.     Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia ;
b.     Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
c.     Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
d.     Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
e.     Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
f.      Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 51
(1)   Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
b.     Nama dan identitas saksi kelahiran;
c.     KK orang tua;
d.     KTP orang tua; dan
e.     Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
(2)   Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
(3)   Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
b.     Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
c.     KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
d.     Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
e.     Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
(4)   Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 52
Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:
a.     Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.
b.     Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Perbekel/Lurah.
c.     Perbekel/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
d.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Perbekel/Lurah atau kepada pemohon.

Pasal 53
Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara:
a.     Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 54
Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:
a.     Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana.
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 55
Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
a.     Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Instansi Pelaksana.
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 56
(1)   Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
(2)   Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.

Pasal 57
Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang
tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:
a.     Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.
b.     Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan RI

Pasal 58
(1)   Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
(2)   Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat:
a.     Bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
b.     Fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
c.     Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
(3)   Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
a.     Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
b.     Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

Pasal 59
(1)   Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
(2)   Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a.     Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran;
b.     Fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau
c.     Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau buk ti tertulis perkawinan orangtua.
(3)   Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
a.     Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler.
b.     Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 60
(1)   Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
(2)   Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 61
Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

 

Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 62
(1)   Kelahiran anak Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
(2)   Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
(3)   Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61.

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 63
(1)   Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
(2)   Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55.

Pasal 64
(1)   Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
(2)   Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55.
Persyaratan Permohonan Akta Pencatatan Sipil :

Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir :

  1. Master akta kelahiran.
  2. Surat pernyataan pemohon.
  3. Surat pernyataan kesaksian.
  4. Surat pernyataan belum pernah dicatat kelahirannya di catatan sipil.
  5. Surat keterangan kelahiran anak terlambat lapor

Melampirkan :

  1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter/Penolong Kelahiran.
  2. Surat keterangan kelahiran dari desa
  3. Copy Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua atau Surat Keterangan Perkawinan dari Perbekel/Lurah.
  4. Copy KTP orang tua.
  5. Copy KTP saksi – saksi.
  6. Copy Kartu Keluarga ( KK ).
  7. Copy Surat Keputusan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak *).
  8. Anak sudah terdaftar dalam KK
  9. Copy KTP yang bersangkutan ( yang sudah wajib KTP )

Copy Ijasah Yang bersangkutan.

 

Kembali

Berita SKPD

...

Kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas mitra kerja dan stakehokder dalam implemtasi peogram KKBPK dan uji petik ... selengkapnya...

Posted: 28 Apr 2017 by ppkb (dilihat 12097 kali)




Pesan Singkat

transparansi

rencana

realisasi

kinerja

evaluasi

 
Web Links