Jembrana - Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jembrana terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjasama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangi oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba dengan Kepala Kajari Jembrana, Salomina Meyke Saliama di Gedung Sentra Tenun, Senin (27/2) yang juga didampingi Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna dan Kapolres Jembrana, AKBP I Dewa Gde Juliana.
Khusus penanganan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah diperlukan pemahaman dan kesamaan persepsi karena penyelenggaraan pemerintahan dirasakan sangat rentan menyentuh wilayah hukum dan perundang-undangan.
Bupati Tamba berharap sinergitas dapat berjalan dengan baik dan menuntut jajaran aparatur pemerintah kabupaten Jembrana dalam menjalankan pemerintahan dengan baik dan sesuai aturan.
"Saya sebagai Bupati Jembrana tentunya berharap kerjasama ini dapat kita laksanakan dengan baik. Saya tentu berharap kepada seluruh jajaran dibawah pimpinan pak Sekda secara cermat mengimplementasikan seluruh rencana terkait kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten Jembrana," harapnya.
Pihaknya pun mengakui tidak luput dari ketidaksempurnaan, namun diharapkan seluruh aparatur pemerintah kabupaten Jembrana tidak melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, perlu adanya supervisi dari lintas sektoral.
"Kita sebagai manusia tentu mempunyai kekurangan, baik itu kekhilafan maupun kesalahan. Tapi saya minta jajaran pemerintah kabupaten Jembrana kesalah itu jangan dibuat, maka perlu ada yang mengawasi dan mengontrol seluruh pelaksanaan beban pekerjaan yang ada di masing-masing OPD," ucap Bupati Tamba.
Melalui penandatanganan MoU ini, Bupati Tamba berharap Kajari Jembrana dapat memberikan pelayanan dan pendampingan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Hari ini kita menandatangi MoU secara bersama-sama, tentu kita membutuhkan pelayanan hukum, arahan dan juga bimbingan sehingga tidak ada yang melanggar hukum," ucapnya.
Sementara Kajari Jembrana, Salomina Meyke Saliama memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten Jembrana yang telah menjalin kerjasama dalam pendampingan hukum khususnya salam bidang perdata dan tata usaha negara.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran pemerintah Kabupaten Jembrana yang tetap menjalin kerjasama dengan kami Kejaksaan Negeri Jembrana dalam rangka mendampingi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam bidang hukum perdata dan tata usaha kami yaitu dalam bantuan hukum, pendampingan hukum dan tindakan hukum lain," ucapnya.
Salomina menjelaskan siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
"Secara teknis kami mempunyai semua yang dibutuhkan pemerintah kabupaten Jembrana, itu free dan bapak Bupati tidak perlu membayar. Kami jasa pengacara siap mendampingi pemerintah daerah kabupaten Jembrana dalam hal memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya,
Akuntabilitas Pemerintah Daerah
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)SKPD PERUBAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)SKPD PENYUSUNAN
Pengumuman
05 Jul 2024
Pengumuman hasil seleksi Penerimaan Pemberian Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu
05 Jul 2024
Hasil Seleksi Penghargaan Mahasiswa Berprestasi dari Pemuda Daerah | Semester ganjil 2024
18 Apr 2024
Pengumuman bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu Semester I 2024
18 Apr 2024
Pengumuman Seleksi Mahasiswa Berprestasi Pemuda Daerah Semester Ganjil Tahun 2024
23 Feb 2024
Pengumuman Nilai UKK Seleksi Calon Direksi Perumda Tribhuwana tahun 2024