• bg2
  • bg2
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

  • bg4
    Jegog

    Merupakan gambelan (alat musik) yang terbuat dari pohon bambu berukuran besar yang dibentuk sehingga menjadi alat musik bambu yang suaranya sangat merdu

  • bg6
    Pura Jagat Natha,

    sebagai lokasi dari Kebun Raya Jagatnatha yang akan dibangun dengan konsep tematik

  • bg6
    Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)

    Burung pengicau dari suku Sturnidae. Hanya ditemukan di hutan Bali Barat dan merupakan satu-satunya spesies endemik Bali.

  • bg3
    Mekepung

    Tradisi Mekepung adalah sebuah atraksi balapan sepasang kerbau khas Bali dan hanya satu-satunya di Kabupaten Jembrana.

Membangun Jembrana dari Desa dan Kelurahan

Bersama Masyarakat Lanjutkan Pembangunan Jembrana

Pelayanan Perizinan

Kalau di daerah lain dikenal Pelayanan Satu Atap, di Kabupaten Jembrana bahkan dipersempit menjadi Pelayanan Satu Loket. Adanya Pelayanan Satu loket ini, mengurangi kontak langsung antara pelanggan (Masyarakat Pemohon Ijin) dengan Petugas Pelayanan. Tujuan dari dilaksanakan Pelayanan Satu Loket ini adalah untuk mengurangi KKN. Adapun Layanan Perijinan di Kabupaten Jembrana terdiri dari 56 jenis layanan Perizinan/Non Perizinan, 5 jenis layanan Akta Catatan Sipil, 1 jenis layanan Ketenagakerjaan.

Visi, Misi, Motto dan Maklumat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
  1. VISI Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana adalah:
    • Terwujudnya Pelayanan Prima Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Dengan Pola Pelayanan Terpadu Satu Loket Yang Cepat, Tepat, Benar dan Transparan.
  2. MISI Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana adalah:
    • Memberikan Pelayanan Yang Berkualitas Dan Merata Bagi Masyarakat Dengan Kepastian Prosedur, Biaya dan Waktu Yang Ditetapkan.
  3. Motto Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana adalah:
    • Siap Melayani Anda Sepenuh Hati Dengan Cepat Ramah Mudah Akurat dan Transparan (Smash dengan Cermat).
Nama / jenis layanan tersebut, yaitu  :

Prosedur layanan menggunakan mekanisme Ban Berjalan, artinya setiap proses akan melalui tahapannya, dimulai dari verifikasi ( penelitian dan pemeriksaan berkas ) sampai pada tahapan akhir yaitu pengesahan / penandatanganan surat izin.

B.   STANDAR WAKTU :

1. Layanan Perizinan

a.     Perizinan dengan tinjauan lapangan ( chek lokasi ) :

Standar waktu penyelesaian maksimal 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan masuk Loket, dengan perhitungan sebagai berikut :

  • pelaksanaan tinjauan lapangan selambat-lambatnya 5 ( lima ) hari kerja sejak berkas permohonan masuk Loket.
  • pelaksanaan pengkajian lapangan selambat-lambatnya 2 ( dua ) hari kerja sejak tinjauan lapangan.
  • penerbitan izin selambat - lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja sejak pelunasan dengan bukti kwitansi.

Jenis perizinan dengan tinjauan lapangan :

  • Persetujuan Prinsip.
  • Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ).
  • Izin Undang-Undang Gangguan ( HO ).
  • Surat Izin Pertambangan Daerah ( SIPD ).
  • Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha ( TDU ) Perusahaan Penggilingan Padi/Huller dan Penyosohan Beras ( RMU ).
  • Izin Pemasangan Reklame.
  • Izin Usaha Hotel.
  • Izin Usaha Pondok Wisata.
  • Izin Usaha Restoran/Rumah Makan/Warung Wisata.
  • Izin Usaha Peternakan.
  • Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
  • Izin Pemotongan Ternak, Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya.
  • Izin Usaha Perikanan.
  • Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ).
  • Tanda Daftar Izin Usaha Perikanan.
  • Izin Menebang Kayu Kebun/Kayu Rakyat
  • Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK ).
  • Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) VCD Rental.
  • Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah.
  • Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUP2T ).
  • Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP ).
  • Izin Usaha Toko Modern ( IUTM ).
  • Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ).
  • Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
  • Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ).
  • Izin Usaha Industri ( IUI ).
  • Tanda Daftar Industri ( TDI ).
  • Tanda Daftar Gudang ( TDG ).
  • Izin Apotek.
  • Izin Optical.
  • Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum.
  • Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi.
  • Izin Klinik / Balai Pengobatan ( BP ) / Rumah Bersalin ( RB ) dan BKIA.
  • Izin Balai Pengobatan Gigi.
  • Izin Unit Transfusi Darah.
  • Izin Tukang Gigi.
  • Izin Praktik Fisioterapi.
  • Izin Praktik Perorangan Dokter/ Dokter Gigi.
  • Surat Izin Praktik Bidan ( SIPB ).
  • Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT ).
  • Izin Toko Obat.
  • Izin Salon Kecantikan.
  • Surat Izin Praktik Perawat ( SIPP ).
  • Izin Laboratorium Kesehatan Swasta.
  • Izin Pengelolaan Tower / Menara Antena.
  • Izin Penimbunan/Penyimpanan BBM.
  • Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum.
  • Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor.

b.     Perizinan non tinjauan lapangan
Standar waktu penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan masuk loket.
Jenis Perizinan non tinjauan lapangan :

    • Rekomendasi / Izin Pemakaian Gedung Mendapa Kesari.
    • Rekomendasi / Izin Pemakaian Tanah Lapang.
    • Pengesahan Nomor Kode Tenaga Teknik ( NKTT ).
    • Surat Izin Kerja ( SIK ) Perawat, Bidan dan Refraksionis Optisien ( RO ).
    • Kartu Tanda Pemilikan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum.
    • Izin Trayek Angkutan Pedesaan.
    • Izin Insidentil ( Penyimpangan Trayek ).
    • Rekomendasi Izin Penutupan Jalan

2.     Layanan Akta Catatan Sipil.
Standar waktu penyelesaian untuk semua jenis layanan Akta Catatan Sipil maksimal 3 ( tiga ) hari kerja sejak permohonan masuk loket.

3.     Layanan Kartu Tanda Pencari Kerja ( Kartu Kuning ).
Standar waktu maksimal 10 ( sepuluh ) menit sejak permohonan masuk loket.

C.   STANDAR BIAYA :

Standar Biaya dari masing-masing jenis layanan perizinan / non perizinan besarannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku                 dengan mengacu pada Undang – Undang  Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur tentang obyek perizinan wajib retribusi dan obyek perizinan yang dikecualikan dari obyek retribusi.

 

Kembali

Berita SKPD


transparansi



Pesan Singkat

 
Web Links
border='0'
border='0'
border='0'
border='0'
border='0'