Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana kembali menorehkan prestasi positif berupa penghargaan terkait penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur.



Penghargaan tersebut di terima langsung oleh Asisten I I Made Wisarjita di Nusa Dua Badung hari Rabu (31/1). Pemkab Jembrana menerima penghargaan dengan predikat B dengan nilai 62,23. Penilaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya hanya memiliki nilai CC. “ Raihan predikat ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja sehingga capaian predikat yang di berikan dapat terus meningkat. Hal ini juga tidak terlepas dari komitmen Bupati Jembrana I Putu Artha dan Wakil Bupati I Made Kembang Hartawan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien,”ujar Wisarjita

Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja sehingga capaian kinerja terus dapat meningkat setiap tahun dan ini perlu komitmen seluruh OPD." Pencapaian ini tidak lepas dari perencanaan yang baik serta pelaksanaan yang akuntabel .Untuk itu predikat yang di terima ini akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus meningkatkan kinerja di seluruh OPD," kata Bupati Artha dalam kesempatan terpisah.

Harapan terbesarnya , torehan hasil positif ini akan digunakan sebagai acuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran khususnya program-program yang menyentuh langsung sisi kesejahteraan masyrakat. Selain itu Artha juga mendorong peran OPD di lingkup Pemkab Jembrana untuk mensinergikan antar program sehingga hasilnya lebih terukur dan optimal.

Dilain sisi, Menteri PAN RB , Asman Abnur mengatakan, penilaian ini tidak dilakukan untuk membandingkan atau mengadu Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota, namun semata-mata sebagai bahan evaluasi sejauh mana Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengimplementasikan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. Pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. "Saya mengharapkan agar tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik," ujarnya.

SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata, ternyata besar pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat. SAKIP inilah yang nantinya akan mengarahkan setiap instansi pemerintah untuk dapat menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan strategis berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.Penghargaan juga diikuti Kabupaten/Kota wilayah II meliputi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung. (janu/Humas)