Pemkab Jembrana Gelar Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD

Humas Jembrana- Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar forum komunikasi publik untuk membahas tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026.

Hal mendasar dilakukan perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021- 2026 adalah karena adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pembentukan Badan Rise dan Inovasi Daerah yang tertuang dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021, Instruksi Gubernur Bali Nomor 12726 Tahun 202, dan juga terbitnya Perda Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Prosesi forum komunikasi publik berlangsung di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Kamis (4/5). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembanginan Regional UGM, Prof. Bambang Hari Wibisono yang juga selaku pembicara, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, serta secara offline oleh OPD, camat, lurah, hingga kelompok kemasyarakatan di kabupaten Jembrana.

Bupati I Nengah Tamba dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari perubahan RPJMD ini adalah sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD tahun pertama sertam emperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Jembrana 3 tahun kedepan dan penyesuaian program kegiatan guna mewujudkan masyarakat Jembrana Bahagia menuju Jembrana Emas 2026.

"Disamping itu, melalui diskusi ini kita juga berharap mendapatkan masukan konstruktif dari
masyarakat dan juga stakeholder dalam rangka
penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan
RPJMD 2021-2026 agar menghasilkan dokumen
Rencana Jangka Menengah Daerah yang lebih
baik dan aspiratif sesai dengan kebutuhan
masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, Pihaknya menuturkan terdapat beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan perubagan
RPJMD Tahun 2021-2026 adalah masi rendahnya
pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yaitu 2,98%,
PDRB per kapita yang selalu di bawah provinsi Bali maupun nasional, dan tingkat kemiskinan masih di atas tingkat kemiskinan provinsi Bali.

"Atas kondisi itu, kita harus
melakukan langkah-langkah berani dan out of
the box agar masalah-masalah besar yang
dihadapi Kabupaten Jembrana bisa teratasi
dengan baik," tuturnya.

Disamping masalah tersebut, terdapat banyak peluang potensial yang harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat
Jembrana. Seperti halnya yakni, pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi, revitalisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan menuju pelabuhan perikanan bertaraf Internasional, dan Pembangunan Taman Kerti Bali Sejahtera.

"Sederet hal tersebut, tentu menjadi peluang kita untuk melakukan lompatan besar dalam peningkatan pendapatan di Kabupaten Jembrana," ungkap Bupati asal desa Kaliakah tersebut.

Untuk itu, Ia menekankan tekankan agar semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah, masyarakat serta seluruh
stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif. Perangkat
daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur.

"Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan
pembangunan di Jembrana akan lebih terarah,
terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu
strategis yang ada serta mampu menjawab
permasalahan dan tantangan yang dihadapi
pemerintah daerah dan masyarakat Jembrana
secara tepat dan strategis,"

Kembali