Pelayanan Perizinan dan  Non Perizinan di Dins Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana

Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Jembrana Telah Menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ), Dengan Tujuan Untuk Melakukan Percepatan Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat.

Visi, Misi, Motto dan Maklumat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

• VISI Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana adalah:

        Terwujudnya Pelayanan Prima Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Dengan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Cepat, Tepat, Benar dan Transparan.

• MISI Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana adalah:

        Memberikan Pelayanan Yang Berkualitas Dan Merata Bagi Masyarakat Dengan Kepastian Prosedur, Biaya dan Waktu Yang Ditetapkan.

• MOTTO Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana adalah:

        Siap Melayani Anda Sepenuh Hati Dengan Cepat Ramah Mudah Akurat dan Transparan (Smash dengan Cermat).

• MAKLUMAT Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana adalah "Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku".

Prosedur Layanan Menggunakan Mekanisme Ban Berjalan, Artinya Setiap Proses Akan Melalui Tahapannya, Dimulai Dari Verifikasi ( Penelitian Dan Pemeriksaan Berkas ) Sampai Pada Tahapan Akhir Yaitu Pengesahan / Penandatanganan Surat Izin.

Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Yang di Layani :

STANDAR BIAYA :

Standar Biaya dari masing-masing jenis layanan perizinan / non perizinan besarannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mengacu pada Undang – Undang  Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur tentang obyek perizinan wajib retribusi dan obyek perizinan yang dikecualikan dari obyek retribusi.

PERBUB STANDAR PELAYANAN

Kembali