Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Gratis

Dinas Kesejahtraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, memberikan kesempatan kepada masyarakat Jembrana untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Gratis..

Magang Ke Jepang

Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam hal ini Dinas Kesejahtraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana bekerja sama dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, IMM dan

Persyaratan Proses Pengajuan NIP

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh Tenaga Honorer Kategori

Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013

Informasi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tahun 2014

Kelulusan Peserta Seleksi CPNS 2013 dari Tenaga Honorer

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014 perihal : Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahuna 2013

Pengumuman Administrasi Bagi CPNS Pengganti Kab.Jembrana 2014

Pengumuman Nomor 800/0293/BKD/2014
Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, apabila terdapat Pelamar Umum yang telah

Penetapan Penggantian CPNS Kab.Jembrana 2013

Keputusan Bupati Jembrana Nomor 65/BKD/2013, Tentang Penetapan Penggantian Nama-nama Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Ujian Dan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten

Beasiswa Periode Januari-Juni 2014

Menindaklanjuti Pengumuman kami Nomor 422.5/256/Disdikporaparbud/2014, tanggal 23Januari 2014, tentang Seleksi Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Kabupaten Jembrana, maka dengan ini kami sampaikan hasil seleksi sebagai berikut

Sosialisasi JKBM dan JKN 2014

Sehubungan dengan mulai berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai tanggal
1 Januari 2014, yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap perubahan kebijakan sistem
Jaminan Kesehatan Bali